Tangerang (8/12), Rabu 5 November 2025, Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui BPBD Kabupaten Tangerang menggelar apel kesiapsiagaan bencana di halaman ex Kantor Bupati Tangerang, Rabu (5/11/2025) Jalan Pahlawan Tangerang.
Bupati Tangerang, bertindak sebagai pembina apel menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana.
Apel kesiapsiagaan yang digelar di pagi yang cerah ini diikuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) seperti Dinas Kesehatan, Satpol PP dan Damkar, Dinas PUPR dll, serta organisasi kemasyarakatan dibawah koordinasi BPBD Kabupaten Tangerang seperti ORARI, RAPI, PMI, Relawan KSBK Inggramui dan Senkom Mitra Polri Kabupaten Tangerang sesuai undangan Sekda Tangerang nomer 000.1.5/431 tanggal 5/11/2025.
Bupati Tangerang mengawali arahannya menegaskan bahwa “Bencana adalah urusan bersama. Penanggulangan bencana tidak bisa hanya dibebankan kepada satu instansi saja,” ia menekankan perlunya sinergi antara Pemerintah Daerah, TNI/Polri, dunia usaha, akademisi, media, serta masyarakat dalam membangun kesiapsiagaan yang kuat. Ego sektoral harus dihilangkan karena keselamatan warga Tangerang merupakan prioritas tertinggi.
Bupati mengeluarkan empat instruksi strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim yang diperkirakan akibat curah hujan akan semakin meningkat (Hidrometeorologi) yang wajib harus segera ditindak lanjuti.
Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur, angin dan kelembapan. Bentuk bencana hidrometeorologi berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, angin puting beliung, gelombang dingin, hingga gelombang panas.
Instruksi bupati diantaranya adalah, Pertama, beliau meminta seluruh pos siaga bencana segera diaktifkan kembali dan dipastikan siap beroperasi. “Siapkan personel yang kompeten dan siaga 24 jam. Jangan sampai saat bencana datang, alat macet atau personel tidak ada di tempat,” ujarnya.
Kedua, bupati memerintahkan seluruh kepala distrik (kecamatan) untuk segera menggelar apel kesiapsiagaan di wilayah masing-masing tanpa menunggu instruksi lanjutan. Kepala distrik diminta memetakan titik rawan dan memastikan masyarakat memahami jalur evakuasi.
Ketiga, bupati menekankan bahwa mitigasi bencana harus menjadi budaya, bukan kejutan. Ia mewajibkan pelaksanaan simulasi bencana secara rutin minimal satu kali dalam setahun untuk menguji kesiapan dan meningkatkan koordinasi antar instansi.
Keempat, memberi perhatian khusus pada dukungan anggaran penanggulangan bencana. Ia memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dalam hal ini BAPPEDA dan BPKAD, memastikan alokasi anggaran memadai, termasuk Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk tanggap darurat. “Jangan sampai penanganan korban terhambat karena alasan ketiadaan dana,” tegasnya.
Ketua Senkom Mitra Polri Kabupaten Tangerang yang hadir bersama beberapa personilnya menyatakan siap mendukung kesiapsagaan dalam menghadapi hidrometeorologi, berharap keadaan tetap aman agar Tangerang dijauhkan dari bencana. Namun apabila bencana itu datang, harus dipastikan kita semua sudah siap menghadapinya. Senkom Mitra Polri terus berusaha memetakan titik-titik kerawanan bencana dan mengedukasi warga terhadap kesiapsiagaan bencana melalui lembaga-lembaga yang ada seperti tempat-tempat ibadah maupun lembaga sosial lainnya.